Laporan PPL di BAPAS Cirebon Sebagai Bagian dari Kajian PMI STID

LAPORAN

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I CIREBON

Tahun 2012

Diajukan Sebagai Tugas Mandiri Pada Matakuliah PPL 2

 Dosen Pembimbing PPL : Didin Misbahudin, M. Kom

Disusun Oleh,

Ahmad Syafaat

NIM. 09010006

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH (STID) AL-BIRUNI

Babakan Ciwaringin Cirebon

DATA DIRI MAHASISWA

 

NAMA                                          :     Ahmad Syafaat

TEMPAT, TANGGAL LAHIR   :     Cirebon, 06 Juni 1987

JENIS KELAMIN                        :     Laki-Laki

NIM                                              :     09010006

SEKOLAH                                   :     Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Biruni

ALAMAT                                           :           Jl. Flamboyan No. 9 Kompleks Pesantren Babakan                     Ciwaringin  Kab. Cirebon

JURUSAN                                    :     Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

NO.HP                                          :     081 31 2020 509

IDENTITAS LEMBAGA

 

NAMA LEMBAGA/INSTANSI          :    UPT Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon

ALAMAT                                               :    Jl. Dr.  Wahidin S No. 54 Kota Cirebon

Telp/ Fax                                                 :    (0231) 204701

Nama Pimpinan                                      :    Rosyidin, Bc. IP. SH

Nama Pembimbing Lembaga/ Instansi   :    Dra. Sri Marhani

Nama Pembimbing dari Sekolah            :    Didin Misbahudin, M. Kom. I

LEMBAR PENGESAHAN  LAPORAN

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Biruni

Laporan ini disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Didin Misbahudin, M.Kom.I

 

 

 

Mengetahui,

Ka. Prodi

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Mustopa, M.Ag

a.n. Ketua

STID AL-BIRUNI

Puket I

Nanang Hasan Susanto, M. Pd. I.

LEMBAR PENGESAHAN  LAPORAN

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas 1 Cirebon

Laporan ini disetujui oleh :

Pembimbing DU/DI,

Dra. Sri Marhani

NIP.19670715 199201 2 001

 

 

 

Mengetahui,

KEPALA

BALAI PEMASYARAKATAN KLAS 1 CIREBON

ROSYIDIN, Bc.IP.SH

NIP. 19600426 198503 1 001


 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadhirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. penyusun berada dalam keadaan sehat wal’afiat sehingga telah dapat menyelesaikan laporan Program Pengalaman Lapangan ini. Shalawat serta salam semoga selamanya dicurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir masa.

Penyusunan laporan ini berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan pengalaman langsung selama mengikuti praktek pengalaman lapangan (PPL) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon Jln. Dr. Wahidin S No. 54.

Keberhasilan Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan serta arahan dari berbagai pihak baik itu secara individu maupun secara umum terutama bimbingan dan pengarahan yang tulus dan ikhlas dari pembimbing, untuk itu Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

  1. Orang Tua dan keluarga besar penyusun yang tercinta. Atas do’a serta dukungannya demi kesuksesan kegiatan PPL ini.
  2. Prof. Dr. H. M. Ishom Yusqi. MA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa (STID)  Babakan Ciwaringin Cirebon.
  3. Bapak Didin Misbahuddin, M. Kom  sebagai Dosen Pembimbing.
  4. Bapak Rosyidin, Bc.IP. SH. sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan.
  5. Ibu Sri marhani dan Ibu Sunani yang telah memberi arahan dan koordinasinya sehingga segala prosedur pelaksanaan PPL dapat terlaksana.
  6. Bapak Ari Susanto, SH.MH. yang telah memberikan berbagai bimbingan dan inisiatif dalam banyak hal.
  7. Keluarga Besar Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon.
  8. Rekan-rekan Mahasiswa STID Babakan Ciwaringin Cirebon semester VII, khususnya rekan satu kelompok PPL Bapas Cirebon yang telah memberikan dukungan sehingga dapat terselesaikannya kegiatan PPL ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, kami tidak bisa membalas jasa yang telah diberikan kepada kami, hanya kepada tuhan jualah kami berserah diri semoga semua apa yang telah diberikan itu mendapat imbalan yang setimbalnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan-­kekurangan yang terdapat didalamnya, untuk itu Penyusun sangat mengharapkan adanya kritikan dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata Penyusun berharap semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Penyusun sendiri dan orang lain di masa yang akan datang.

Amin yarabbal ‘alamin.

Cirebon, 20 Desember 2012

Penyusun


Daftar Isi

Data Diri Mahasiswa dan Lembaga ………………………………………………………………………………..i

Lembar Pengesahan …………………………………………………………………………………………………….ii

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………..iv

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………1

BAB I. 6

PENDAHULUAN.. 6

A.    Latar Belakang Pelaksanaan PPL.. 6

B.    Tujuan dan Manfaat PPL.. 6

C.    Manfaat Penyusunan Laporan. 7

D.    Tahapan-tahapan Pelaksanaan PPL.. 8

BAB II. 9

KONDISI OBJEKTIF BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I CIREBON.. 9

A.    Pengertian dan Sejarah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon. 9

B.    Struktur Organisasi Bapas Klas I Cirebon. 11

C.    Lokasi dan Denah Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon. 12

D.    Tata Letak Ruangan BAPAS Cirebon. 12

E.    Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) : 13

F.    Tugas Pokok dan Fungsi 13

G.    Peran BAPAS dalam Proses Pembebasan Bersyarat 14

BAB III. 20

PENGALAMAN PRAKTEK.. 20

A.    Kegiatan yang diKetahui 20

B.    Kendala Selama Mengikuti PPL.. 23

C.    Keberhasilan dalam Pelaksanaan PPL.. 23

D.    Foto Dokumentasi Kegiatan BAPAS. 25

BAB IV.. 27

PENUTUP. 27

A.    Kesimpulan. 27

B.    Saran Untuk Lembaga BAPAS. 28

C.    Lampiran-lampiran ……………………………………………………………………………………….26

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Pelaksanaan PPL

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan tugas praktek yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni dalam menyelesaikan Studinya pada jenjang S-1 (Strata Satu) yang mempunyai kedudukan sama dengan mata kuliah lain.

Pelaksanaan kegiatan PPL disesuaikan dengan Prodi/Jurusan yang di ambil. Oleh karena itu kami memilih Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon, sebagai sarana praktek yang kami anggap mampu mewadahi segala bentuk kreativitas yang sesuai dengan dengan Prodi kami yaitu, Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memberi bekal pengalaman dan pengetahuan praktis secara langsung, khususnya dalam hal praktek bimbingan konseling[1] yang ada di lingkungan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon.

Salah satu bagian dari kegiatan konseling yang dimaksudkan Penyusun adalah proses Litmas[2] (Penelitian Kemasyarakatan) dan tahapan bimbingan Klien yang menjadi bagian dari tanggung jawab seorang PK[3] (Pembimbing Kemasyarakatan).

Adapun uraian secara lebih detail mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian pembebasan bersyarat pada BAPAS akan disampaikan pada Bab II dalam Laporan di bawah ini.

  1. Tujuan dan Manfaat PPL
    1. Tujuan

Melalui Program Pengalaman lapangan (PPL) ini Penyusun berharap memiliki kemampuan sebagai seorang konselor/PK (Pembimbing Kemasyarakatan), yakni memiliki kemampuan dalam membantu pengembangan diri (membimbing) klien khususnya yang bermasalah dengan perkara hukum. Kemudian dengan memperhatikan kegiatan dan tugas-tugas yang ada dilingkungan BAPAS Penyusun juga berharap mampu meyerap pengetahuan tentang hukum. Dimana BAPAS merupakan unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, bertugas menangani Klien yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya PPL ini bertujuan sebagai media silaturrahmi kami (mahasiswa STID Al-Biruni Prodi PMI) dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon.

  1. Manfaat

Banyak manfaat yang kami peroleh selama melakukan kegiatan PPL di lingkungan BAPAS Cirebon ini, diantaraya :

  1. Memberi kesempatan bagi kami untuk merealisasikan pengetahuan yang telah kami peroleh
  2. Menambah wawasan secara riil setelah berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan BAPAS Cirebon.
  3. Memberi keterampilan sebagai pekerja sosial dan pengalaman-pengalaman baru dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
  1. Manfaat Penyusunan laporan

Manfaat Penyusunan laporan PPL ini adalah sebagai bahan evaluasi sejauhmana proses yang telah dilakukan dan sejauhmana keterangan serta pemahaman yang diperoleh.

Laporan ini juga semoga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan, bagi pelaksanaan PPL selanjutnya.

Menjadi referensi dalam penambahan wawasan bagi segenap pihak yang terkait, merupakan harapan yang amat Penyusun dambakan yakni sebagai wujud pengabdian intlektual dalam proses perkembagan pengetahuan di bumi pertiwi.

  1. Tahapan-tahapan Pelaksanaan PPL
  1. Kegiatan PPL diawali dengan pembekalan singkat oleh dosen pembimbing PPL Bapak Didin Misbahudin, M. Kom mengenai tatacara dan sitematika Penyusunan PPL pada tanggal, 10 November 2012 di Kampus STID Al-Biruni.
  2. Observasi ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon Pada Tanggal 12  November 2012
  3. Observasi lanjutan ke Bapas Klas I Cirebon pada tanggal 19 November 2012
  4. Mengajukan Surat Izin Ke Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Bandung (prosedural) pada tanggal 30 November 2012
  5. Memulai Aktivitas PPL di Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon Pada Tanggal 03 s.d. 28 Desember 2012

BAB II

KONDISI OBJEKTIF BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I CIREBON

  1. Pengertian dan Sejarah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon
  2. Pengertian
  3. Sejarah BAPAS Klas I Cirebon
               Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah  pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan[4].

Pemasyarakatan Klas I Cirebon merupakan satu dari 4 (empat) Balai  Pemasyarakatan yang ada di wilayah Jawa Barat. Eksistensi Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon bukan hal yang baru, sebagai unit pelaksana tehnis Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat, unit kerja ini sudah berdiri sejak 1971. Tepatnya terhitung mulai 01 April 1971 dengan nama kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), berdasarkan keputusan menteri kehakiman Nomor : DPP .4.1/12/43 tanggal 14 Mei 1971.

Pada tanggal 09 September 1971 Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Cirebon diresmikan oleh Kepala Bimbingan dan Pengentasan Anak Jakarta Raya dan Jawa Barat (Drs. Hasan Utoyo) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cirebon.

Berdasarkan Surat Direktur Jendral Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI, Nomor : DDP.IV/4/Dirdjen/3/72 tanggal 04 Januari 1972 pelaksanaan kegiatannya sementara menempati salah satu ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cirebon dengan dibekali fasilitas :

  1. Sebuah sepeda merek phonix
  2. Sebuah mesin ketik merek remington
  3. Alat tulis kantor seperlunya.

Sepanjang perjalanannya BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) cirebon, telah mengalami beberapa perubahan mendasar sebagai berikut :

1)      Pada tahun 1971 : Pembentukan Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Cirebon, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : DDP. 4/12/43 tanggal 14 Mei 1971.

2)      Pada tahun 1987, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.02 – PR.07.03 tahun 1987, nomenklatur Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak berubah menjadi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak.

3)      Pada tahun 1997, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01 – PR.07.03 Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari, Maka nomenklatur Kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak diubah Menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan jaman Balai Pemasyarakatan Cirebon yang ada telah semakin berkembang. Sehingga berpengaruh terhadap Klasifikasi kantor, dimana pada awal pembentukannya tahun 1971 sampai akhir tahun 2003, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berada pada Klasifikasi Klas II, kemudian   pada bulan Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.15.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 Klasifikasinya berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I[5]

 

 

 

 

 

 

  1. Struktur Organisasi Bapas Klas I Cirebon

  1. Lokasi dan Denah Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon

BAPAS (Balai Pemasyarakatan ) Klas I Cirebon terletak di Jln. Wahidin No. 54. Adapun gambaran lokasi BAPAS  Secara terperinci adalah sebagai berikut :

  1. Sebelah Utara BAPAS                       : Hotel Bumiasih
  2. Sebelah Selatan BAPAS                     : Kios Photo Kopi/ Asrama Polri SUKAJADI
  3. Sebelah Barat BAPAS                       :           Sekretariat Persatuan Wredatama Republik Indonesia
  4. Sebelah Timur BAPAS                       : SMP Negeri 5 Kota Cirebon
  1. Denah/ Tata Letak Ruangan BAPAS Cirebon

DENAH

POSISI/ARAH

KETERANGAN

Lantai Satu

Tengah (depan) Pintu Masuk
Utara R. Registrasi
Samping Selatan Tangga Menuju Lantai 2
Selatan R. BKD (Bimbingan Klien Dewasa)
Utara R. BKA (Bimbingan Klien Anak)
Selatan R. Sidang
Utara R. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak
Selatan R. Konsultasi
Utara R. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa
Selatan R. Kamar Mandi dan Ruang Wudlu
Utara R. Mushollah
Tengah (belakang) Pintu Belakang

Lantai Dua

Utara R. Tata Usaha Bersebelahan dengan R. Kasubag TU  Tata Usaha
Selatan R. Kepala Bapas
Barat (Ujung) Aula/Gudang
  1. Visi dan Misi Serta Nilai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) :
    1. Visi

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

  1. Misi

Melaksanakan bimbingan dan pendampingan klien pemasyarakatan sebagai upaya prefentif, represif dan rehabilitatif dalam rangka hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

  1. Nilai

Menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kemitraan dengan semangat egaliter (tanpa pamrih) dan demokratisasi dalam membangun wawasan dan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam setiap aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

  1. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis dibidang luar Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas Pokok

Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pendampingan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

  1. Melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);
    1. Bagi klien dewasa untuk keperluan proses kegiatan bimbingan
    2. Bagi klien anak untuk keperluan proses penyidikan sampai dengan pendampingan dalam sidang pengadilan anak.
  2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
  3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
  4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang Dewan Pembina Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
  6. Melakukan urusan ketatausahaan.
  1. Peran BAPAS dalam Proses Pembebasan Bersyarat

Setelah melalui berbagai kegiatan yang ada di lingkungan BAPAS Klas I Cirebon, ternyata apa yang terlihat tak semudah dengan bayangan di benak peserta PPL, khususnya Penyusun sendiri. Pada bagian ini Penyusun akan memaparkan secara runut dan terperinci berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Proses Pembebassan Bersyarat Bagi Klien Pemasyarakatan.

  1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Proses Pembebasan Bersyarat Narapidana Pada Balai Pemasyarakatan Klas I :

1)                  Staff Tata Usaha  menerima surat masuk/ permohonan pembuatan LITMAS           dari Rutan (Rumah Tahanan) atau Lapas (Lembaga Pemasyarakatan),     kemudian mengagendakan surat tersebut kedalam Buku Agenda Surat Masuk di bagian Tata Usaha dan meneruskan surat kepada Kabapas.

2)                  Kapabas Mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kasi BKA     (Bimbingan Klien Anak) atau Kasi BKD (Bimbingan Klien Dewasa)

3)                  Kasi BKA/BKD mempelajari surat tersebut dan meneruskan kepada Kasubsi          Registrasi

4)                  Kasubsi Registrasi mempelajari surat tersebut dan meneruskan kepada petugas       registrasi (untuk dicatat di buku registrasi).

5)                  Kasubsi Bimkemas menerima dan mempelajari surat permintaan Litmas dari           Kasubsi Registrasi kemudian menunjuk dan mendisposisikan surat kepada PK yang akan melaksanakan tugas.

6)                  Kasubsi Bimkemas menyerahkan surat permintaan Litmas kepada PK yang             bersangkutan

7)                  PK menerima surat permintaan Litmas  dan mempelajarinya. Sementara staff          Bimkemas membuat surat tugas dan menandatangani

8)                  Staff Bimkemas memasukkan surat tugas ke Kasubsi Bimkemas untuk        diperiksa

9)                  Kasubsi Bimkemas mempelajari dan mengoreksi surat tugas

10)              Kasi BKA/BKD memaraf surat tugas

11)              Staff Bimkemas memasukkan surat tugas ke ruang Kepala Bapas

12)              Kabapas memeriksa dan menandatangani surat tugas

13)              Staff Tata Usaha mengagendakan dan memberi Cap pada surat tugas serta             mencatat dalam buku ekspedisi untuk diserahkan kepada PK yang menerima            surat tugas.

14)              PK menerima surat tugas kemudian mempersiapkan berkas-bekas yang        berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan Litmas

15)              PK mengajukan biaya perjalanan tugas kebagian keuangan (terkait SOP bagian       keuangan)

16)              Bagian keuangan menerima dan memproses pengajuan biaya pembuatan     Litmas

17)              PK menerima biaya perjalanan tugas dari bagian keuangan.

18)              PK melakukan perjalanan tugas ke Lapas/ Rutan

19)              PK Menemui petugas Lapas/ Rutan dalam rangka koordinasi terkait            pembuatan Litmas

20)              PK menyerahkan surat tugas

21)              PK mempelajari berkas Klien

22)              PK memperkenalkan diri kepada Klien

23)              PK menjelaskan maksud dan tujuan wawancara

24)              PK menjelaskan hak dan kewajiban Klien

25)              PK menjelaskan proses Program Pembebasan bersyarat bagi Klien

26)              Menanyakan tentang hubungan dengan penjamin/ keluarga

27)              Menggali permasalahan yang dihadapi Klien

28)              Mengakhiri wawancara dengan Klien

29)              Menyampaikan kepada petugas bahwa wawancara telah selesai

30)              PK melakukan konfirmasi dengan penjamin Klien tentang rencana kunjungan

31)              Membuat perjanjian pertemuan dengan penjamin Klien

32)              Mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam melaksanakan            kunjungan

33)              Mengunjungi rumah penjamin Klien

34)              Menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud kedatangan

35)              Melakukan wawancara dengan keluarga Klien untuk mencari dan    menverifikasi data informasi

36)              Mempelajari dokumen untuk memastikan rekan atau kerabat Klien

37)              Melakukan konfirmasi dan meminta kesediaan rekan/ kerabat dekat Klien

38)              Memastikan keakuratan alamat atau lokasi rumah rekan/ kerabat Klien

39)              Mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk melaksanakan kunjungan

40)              Mengunjungi rumah rekan atau kerabat dekat Klien

41)              Menunjukan surat tugas sekaligus melakukan pendekatan dan menjelaskan             maksud kedatangan

42)              Melakukan wawancara dengan rekan atau kerabat dekat klien untuk mencari          dan menggali informasi terkait masalah Klien.

43)              Melakukan konfirmasi dan meminta kesediaan Aparat setempat

44)              Membuat perjanjian pertemuan dengan aparat setempat dimana Klien tinggal/         Penjamin berada.

45)              Memastikan keakuratan alamat dan lokasi tersebut.

46)              Mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan kunjungan

47)              Mengunjungi rumah/ kantor aparat setempat

48)              Menunjukan surat tugas sekaligus melakukan pendekatan dan menjelaskan             maksud kedatangan

49)              Melakukan wawancara dengan Aparat setempat untuk mencari dan menggali         informasi terkait dengan Klien serta alternatif penyelesaian masalah Klien

50)              Meminta tanda tangan dan cap kepala Aparat setempat dalam surat tugas tugas      PK

51)              Melakukan konfirmasi dan meminta kesediaan dengan pihak korban

52)              Membuat perjanjian pertemuan dengan pihak korban

53)              Mempersiapkan berkas-berkas yang diperukan dalam pelaksanaan kunjungan

54)              Mengunjungi rumah pihak korban

55)                          Menunjukan surat tugas sekaligus melakukan pendekatan dan menjelaskan             maksud kedatangan

56)              Melakukan wawancara dengan pihak korban, untuk mencari informasi terkait         dengan pihak korban serta alternatif penyelesaian masalah Klien

57)              Melakukan konfirmasi dengan pihak Imigrasi

58)              Membuat perjanjian pertemuan dengan pihak Imigrasi

59)              Mendatangi pihak Imigrasi

60)              Memperhatikan surat tugas kepada imigrasi

61)              Menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan

62)              Menanyakan status keimigrasian Klien

63)              Mempelajari semua dokumen terkait status yang bersangkutan

64)              Memastikan keabsahan dokumen Klien

65)              Meminta tanda tangan dan cap kepada pihak imigrasi dalam surat tugas Pk

66)              Melakukan konfirmasi dengan pihak kedutaan negara asal Klien

67)              Membuat perjanjian pertemuan dengan pihak kedutaan

68)              Mendatangi kantor kedutaan

69)              Memperlihatkan surat tugas kepada petugas kedutaan

70)              Menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan

71)              Menanyakan status Klien dan tujuan datangnya ke Indonesia

72)              Mempelajari semua dokumen terkait status yang bersangkutan

73)              Memastikan keabsahan dokumen Klien

74)              Meminta tanda tangan dan cap kepada pihak kedutaan dalam surat tugas PK

75)              Mengumpulkan berkas/ data hasil kunjungan/ wawancara

76)              Menyusun/ membuat konsep Litmas sesuai form yang ada

77)              Mendaftarkan konsep Litmas untuk sidang TPP

78)              Mengoreksi konsep dan memaraf Litmas

79)              Mengoreksi dan menyetujui konsep Litmas

80)              Memperbaiki konsep Litmas

81)              Mengoreksi dan memaraf Litmas

82)              Menandatangani Litmas

83)              Mengagendakan dan pemberian nomor surat pengantar Litmas

84)              Menggandakan dan memberi stempel serta memasukkan Litmas ke dalam               amplop dinas

85)              Mendistribusikan Litmas

86)              Mengarsipkan Litmas ke dalam file klien

87)              Mendaaftarkan Klien untuk disidangkan

88)              Mencatat data Klien peserta sidang

89)              Membuat daftar nama-nama Klien peserta

90)              Mempersiapkan ruang sidang TPP

91)              Membacakan susunan acara sidang TPP

92)              Membuka acara sidang TPP

93)              Membacakan hasil sidang TPP sebelumnya

94)              Memimpin sidang TPP

95)              Menyampaikan konsep/ hasil Litmas

96)              Meminta persetujuan, tanggapan dan memutuskan hasil sidang

97)              Menutup sidang

98)              Membacakan kesimpulan hasil sidang

99)              Memeriksa, memaraf dan menandatangani buku laporan sidang TPP

100)          Membuat pengumuman tentang hasil sidang TPP

101)          Menempelkan hasil sidang TPP

102)          Menyimpan berkas-berkas sidang pada tempatnya

103)          Menerima Klien beserta berkas pengantar

104)          Meneliti keabsahan berkas Klien

105)          Mencocokan Klien dengan data

106)          Menandatangani berita acara penerimaan Klien

107)          Mengambil sidik jari

108)          Mengambil gambar/ foto klien

109)          Mengambil blangko B9 Klien

110)          Membuat jadwal lapor diri

111)          Memberikan bimbingan awal pada Klien

112)          Mencatat hasil bimbingan ke blangko B9

113)          Menjelaskan tentang hak dan kewajiban sesuai statusnya serta menverifikasi           dokumen dengan Klien

114)          Mengisi kartu bimbingan/ jadwal wajib lapor

115)          Memaraf kartu bimbingan

116)          Menandatangani kartu bimbingan

117)          Menyerahkan kartu bimbingan kepada Klien

118)          Menyerahkan berkas-berkas Klien untuk dicatat dalam buku registrasi

119)          Mengambil blangko laporan penelitian Klien

120)          Membuat laporan penerimaan Klien

121)          Megoreksi dan memaraf laporan penerimaan

122)          Menandatangani laporan penerimaan

123)          Mengagendakan dan pemberian nomor laporan penerimaan

124)          Menggandakan, memberi stempel dan memasukan laporan kedalam amplop

125)          Pengiriman melalui TU

126)          Mengarsipkan laporan dalam file Klien.

  1. Ilustrasi Singkat Mengenai SOP Dalam Proses Pembebasan Bersyarat NAPI pada BAPAS

BAB III

PENGALAMAN PRAKTEK

  1. Kegiatan yang diKetahui

Berdasarkan pengarahan yang disampaikan oleh KASUBAG[6] Tata Usaha BAPAS

Dra. Sri Marhani, kami ditempatkan secara terpisah pada bagian-bagian Inti di BAPAS yaitu :

  1. Bagian Tata Usaha (TU)
  2. Bagian Bimbingan Klien Dewasa (BKD)
  3. Bagian Bimbingan Klien Anak (BKA)

Sesuai jumlah kami yang terdiri dari 3 (tiga) peserta PPL dan waktu yang relatif panjang, akhirnya kami diberi kesempatan untuk mengikuti segala aktifitas di bagian-bagian inti tersebut secara bergilir (Rolling). Adapun durasi yang dijadwalkan adalah selama kurang lebih 7 hari pada setiap bagiannya.

Dalam kesempatan kali ini Penyusun akan memaparkan secara sederhana tentang aktifitas-aktifitas yang telah dilakukan berdasarkan tempat atau lokasi kerja PPL :

  1. Kasubag Tata Usaha (TU)

Bagian Tata Usaha (TU) ini secara struktural terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian Keuangan, bagian Kepegawaian dan bagian Umum. Ketiganya berperan menurut fungsi masing-masing adapun praktek kerja yang telah Penyusun lakukan di bagaian Tata Usaha ini adalah :

  1. Membuat bagan Struktur Organisasi BAPAS
  2. Menyusun dan mengurutkan daftar arsip surat masuk
  3. Menginput data surat masuk
  4. Mendistribusikan surat keluar
  5. Mengeprint dokumen kerja bila diperlukan
  1. Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) [7]

Sebelum memulai aktivitas PPL dibagian ini, Penyusun terlebih dahulu mengadakan pelaporan kepada Kasi BKD yaitu Bapak Sugeng Setiadi Yusuf, S. Sos. Sebagai bentuk perizinan lanjutan dalam proses rolling yang sedang berjalan. Hasil dari pelaporan ini Penyusun diberikan pengarahan singkat dan dipinjami banyak referensi tentang materi-materi yang diperlukan terkait kinerja yang diperlukan  di lingkungan  BAPAS.

Bimbingan Klien Dewasa ini secara struktural membawahi 3 (tiga) bagian :

  1. Bagian Registrasi
  2. Bagian Bimbingan Kemasyarakatan
  3. Bagian Bimbingan Kerja

Sejauh yang Penyusun ketahui pada bagian registrasi, tugas pokoknya adalah melayani proses penerimaan  Klien yang akan mengikuti bimbingan dan Pengawasan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam Bagian registrasi :

1)      Pendaftaran (meliputi penelitian/pencocokan ke absahan surat)

2)      Pengambilan Pas Photo

3)      Pengambilan sidik jari

4)      Serah terima klien kepada Pembimbing kemasyarakatan (PK)

Kemudian pada tahap berikutnya Klien wajib lapor pada masa yang telah di tentukan, hingga masa bimbingan selesai dan ditutup dengan surat pengakhiran masa bimbingan.

Saat berada di bagian BKD ini banyak pengalaman yang didapat diantaranya :

1)      Melakukan wawancara dengan Bapak Nurkadi selaku PK untuk memperoleh informasi tentang tugas-tugas seorang PK dalam proses Litmas

2)      Turut berpartisipasi saat registrasi Klien berlangsung

3)      Ikut berpartisipasi dalam wawancara dengan Penjamin Klien didampingi PK yang bersangkutan.

4)      Menghadiri Rapat TPP bersama seluruh PK yang ada di lingkungan BAPAS Klas I Cirebon

5)      Melakukan wawancara (mendampingi Bapak Ari Susanto,SH Selaku PK) di Rutan Cirebon

6)      Membantu pengetikan hasil Litmas (di bimbing oleh Bapak Ari Susanto, SH.MH.)

  1. Bagian BKA (Bimbingan Klien Anak)

Tahapan akhir dalam proses PPL kali ini adalah Bagian Bimbingan Klien Anak (BKA). Secara umum fungsi yang ada di bagian BKA tidak jauh berbeda dengan fungsi yang diperankan saat berada di BKD (bimbingan klien dewasa), Yakni sebagai pembantu Penyidik dan Hakim dalam proses hukum.

Perbedaan mendasar justru terdapat dalam teknis pelaksananya. “Petugas PK di Bagian BKA dalam menangani bimbingan pada klien anak sudah mulai difungsikan sejak proses penyidikan sampai dengan pendampingan dalam sidang pengadilan anak”[8]. Peran PK pada devisi ini (BKA) adalah melakukan pendampingan dan pengayoman pada Klien anak saat disidangkan oleh pengadilan, dimana fungsi pokoknya adalah memberi gambaran kepada hakim tentang kondisi riil anak dilingkungan ia berada.

Tinjauan terhadap permasalahan anak dapat berkembang dalam berbagai sisi. Mulai dari kondisi psikis, lingkungan keluarga, kelompok bermain dan teman dekatnya, serta kondisi sosial budaya di lingkungan sekitar. Semua dilakukan melalui kroscek secara langsung dilapangan (Litmas anak). Sehingga hasil dari Litmas yang dilakukan oleh PK anak tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memberi keputusan tentang upaya apa yang semestinya di berikan pada anak tersebut kedepan. “Tugas PK anak pada sisi ini bukan menghakimi/ memberi keputusan yang bersifat menghakimi dalam proses sidang, tetapi hanya sebagai pembantu hakim dalam memutuskan tentang hal yang tepat, terkait perkembangan anak di masa selanjutnya”[9].

Tugas PK dalam hal ini harus lebih memahami tentang fungsinya sebagai pengamat lingkungan klien dan pendampingan bahkan pengayoman bila memang diperlukan, bukan sebagai pemutus perkara hukum bagi anak. Hal itu cukup dilakukan oleh Hakim sebagai penentu kebijakan.

Disamping Kualitas SDM yang menunjang dalam segi pengetahuan Hukum, penting juga untuk mendalami pemahaman dalam membaca lingkungan dan psikologis anak berkenaan tindakan yang telah dilakukan, serta tetap berupaya memberi solusi tepat terhadap proses bimbingan anak selanjutnya. Hal demikian akan menjadi tolak ukur yang signifikan bagi keberhasilan Bapas pada masa-masa mendatang.

  1. Kendala Selama Mengikuti PPL

Secara umum sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, namun secara pribadi ada beberapa hal yang dirasakan menjadi penghambat bagi keberlansungan Proses PPL dilembaga ini. Kodisi tersebut bersumber dari minimnya pengetahuan Penyusun dalam materi hukum.

Sulitnya beradaptasi secara emosional dengan beberapa petugas tertentu juga menjadi faktor penghambat bagi Penyusun dalam proses pembelajaran tentang keBapasan.

Faktor lainnya adalah tentang waktu dan cuaca yang sedang dalam musim penghujan. Sehingga kegiatan yang bersifat keluar (Dinas Luar) menjadi terhambat.

Kekurangan-kekurangan tersebut di atas mejadi sebuah polemik tersendiri bagi petugas tertentu dalam membuka ruang bagi kami untuk turut mempelajari dan mengikuti kinerja petugas khususnya yang bersifat action lapangan.

  1. Keberhasilan dalam Pelaksanaan PPL

Kegiatan kebapasan merupakan aktivitas yang bersifat professional, maka diperlukan waktu tertentu untuk menjadikan aktivitas tersebut dikatakan berhasil.  Namun dalam hal ini Penyusun hanya berusaha memaparkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tugas (berdasarkan perintah Petugas Bapas) dan berhasil dilaksanakan.

Diantara tugas yang telah terlaksana adalah :

  1. Membuat Bagan Struktur Organisasi Bapas secara keseluruhan dengan aplikasi Corel draw 12
  2. Menyusun urutan surat masuk dan menginputnya kedalam komputer
  3. Mendistribusikan surat menyurat, mulai dari pendisposisian surat, pencatatan, pengarsipan dan lain sebagainya.
  4. Berwawancara dengan calon Klien yang akan di Litmas dalam proses Pembebasan Bersarat (bersama PK terkait) di Rutan (Rumah Tahanan) Cirebon
  5. Berwawancara dengan Si Penjamin Klien yang akan mengikuti program Pembebasan Bersyarat tersebut.
  6. Ikut berpartisipasi dalam proses Bimbingan Klien saat penghadapan (apel klien)
  7. Berpartisipasi dalam proses registrasi
  8. Menghadiri Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) pada tanggal 13 Desember 2012
  9. Membuat Laporan Hasil Litmas sebanyak 4 Eksemplar/ Bandel (dengan dibimbing PK terkait)
  10. Membantu PK terkait dalam pengetikan Surat Panggilan Penghadapan Klien yang bermasalah
  11. Membantu PK terkait dalam pengetikan Angket Pelayanan Bapas
  12. Membatu PK terkait dalam pengetikan Surat Tugas Litmas
  1. Foto Dokumentasi Kegiatan BAPAS

 

BAB IV

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan sebuah komunikasi integral yang terjalin antara pihak Kampus, Mahasiswa dan Instansi terkait. Program ini dimaksudkan sebagai upaya praktis untuk mengontrol sejauhmana pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diterimanya sekaligus melatih keterampilan yang perlu dimiliki bagi seorang mahasiswa sebagai aspek penunjang pada perkembangan karir kedepan. Hal ini dibuktikan dengan wujud kerja secara langsung dan membantu aktivitas yang ada instansi tersebut (Bapas Klas I Cirebon).

Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon yang dikenal dengan BAPAS, adalah instansi yang membantu terselenggaranya proses PPL yang dimaksud. Dimana Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan Bimbingan Dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan[10].

Proses PPL ini berlangsung pada tanggal 03 sampai dengan 28 Desember tahun 2012, melalui prosedur yang berlaku dan dapat kami laksanakan.

Peran peserta PPL hanya sebagai pembantu petugas terkait dalam melaksanakan tugas-tugas kebapasan. Tugas-tugas itu secara umum meliputi  bagian Tata Usaha, Bimbingan Klien Dewasa dan Bimbingan Klien Anak.

Pada bagian Tata Usaha Peserta PPL mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas perkantoran seperti administrasi surat menyurat (disposisi surat dsb), pengarsipan dokumen, pengetikan, pengeprinan dan lain-lain.

Pada bagian Bimbingan Klien Dewasa peserta PPL membantu tugas-tugas seorang PK (pembimbing kemasyarakatan) diantaranya : penerimaan Klien, pembimbingan, wawancara dengan pihak terkait, pendokumentasian hasil Litmas (penelitian masyarakat) dan lain-lain.

Pada bagian Bimbingan Klien Anak, tugas-tugas yang ada tidak jauh berbeda dengan bagian Bimbingan Klien Dewasa. Hanya saja pada devisi ini fungsi PK lebih dioptimalkan yakni dalam proses pelayanannya sudah mulai difungsikan sejak proses penyidikan bagi anak yang berhadapan atau yang bermasalah dengan hukum.

Secara umum tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pillihan penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya[11].

Adapun inti dari penjelasan diatas adalah bahwa Bapas berperan penting  bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang mulia, dengan memperbaiki aspek psikis yang terluka, menguatkan interaksi yang memudar diantara Klien dan lingkungan sekitarnya  serta mencerahkan pemahaman yang redup. Kesemua hal tersebut merupakan aspek-aspek yang sering dihadapi oleh Bapas ditengah-tengah perjalanan kinerjanya.

  1. Saran Untuk Lembaga BAPAS

Setelah memahami tantang peran dan fungsi bapas yang teramat mulia ini, maka sangat penting bagi segenap petugas yang ada untuk bersama memiliki idealisme tinggi yang terwujud dalam unsur-unsur kognisi yang mendasari terhadap penyikapan setiap kasus :

  1. keyakinan dan penghayatan bahwa manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang paling indah dan berderajat paling tinggi
  2. Pemahaman dan penghayatan bahwa faktor-faktor lingkungan, disamping faktor-faktor yang terkandung di dalam dimensi kemanusiaan, sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan dimensi-dimensi itu di satu segi, dan terhadap timbulnya permasalahan pada diri seseorang di segi lainnya.
  3. Pemahaman dan penghayatan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling, bersama-sama dengan pelayanan pendidikan pada umumnya mampu memberi bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami perkembangan dan mengalami masalah demi teratasinya masalah-masalah mereka itu.
  4. Pemahaman dalam ranah hukum dalam setiap gerak dan aktivitas petugas menjadi hal penting, mengingat Bapas adalah Lembaga yang membantu kinerja pemerintah terkait dalam permasalahan hukum.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penyusun sampaikan, semoga hasil penyusunan laporan PPL ini dapat bermanfaat baik bagi diri penyusun sendiri ataupun bagi segenap instansi atau lembaga terkait, khususnya terhadap perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Selaku Instansi yang terlibat langsung dalam Proses PPL.

Akhirnya segala kekurangan adalah bentuk proses pembelajaran penyusun dan apabila ada hal yang dapat diambil itu semata-mata merupakan hasil dari bentuk kerjasama yang sinergis dan positif antara STID Al-biruni tempat kami belajar dan BAPAS Cirebon tempat kami berkreasi.

 


      [1] Konseling : suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. (McDaniel, 1956)

[2] Litmas : Kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan, baik aktual maupun potensial. Sebagai upaya peningkatan mutu pengetahuan PK maupun kualitas pelayanan sesuai tujuan PK.

[3] PK : Petugas fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien.

[4] Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 BAB I Pasal 1

[5] lihat sekilas Profil BAPAS Cirebon tahun 2010

[6] KASUBAG T.U. : Kepala Urusan Bagian Tata Usaha

[7] KASI BKD : Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa

      [8] Wawancara Penyusun saat diruangan BKA dengan Mas Hilman, A.Md.IP Selaku PK di BKA

[9] Perbincangan Penyusun saat diruang BKD dengan Bapak Ari Susanto, SH.MH selaku PK sekaligus KASI Registrasi di BKD

[10] repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20736/4/Chapter%20I.pdf

[11] Prof. Dr. H. Prayitno M.Sc.Ed. dan Drs. Erman Amti Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. 114:2004

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Laporan Hasil PPL di BAPAS Cirebon Sebagai Bagian Dari Kajian Prodi PMI STID Al-Biruni

download hasil Laporan PPL Prodi PMI STID di BAPAS Cirebon

 

 

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Pengembangan Masyarakat Prespektif Sejarah

Download Makalah Kata Pengantar

Alhamdulillah, kata yang sangat patut ku ucapkan ketika jari-jemariku menyentuh papan ketik ini, Sholawat dan salam merupakan hal yang sudah sepantasnya terlantun bagi setiap umat Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasalam.

Makalah yang sederhana ini kami susun atas permintaan Dosen kami Bapak Mustopa, M.Ag sebagai tugas kelompok Mata Kuliah Manajemen dan Metodologi Pengembangan Masyarakat, Semester IV STID AL-BIRUNI Babakan-Ciwaringin.

Adapun isi makalah ini terdiri dari beberapa sub bidang pembahasan diantaranya :

  1. Pengertian pengembangan masyarakat (pm)
  2. Sejarah singkat tokoh PM barat
  3. Pengembangan Masyarakat Pedesaan berikut contohnya

Mungkin hanya ini yang dapat kami persembahkan, tentunya banyak hal yang masih perlu dilengkapi atau koreksi yang berarti, sebagai konsekwensinya kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membantu perkembangan selanjutnya.

Sekian dan terimakasih “Selamat Membaca”.

Cirebon, 21 April 2011 M

Tim Penyusun,

Kelompok II

Ahmad Jabidi Jauhar

Ahmad Syafa’at

Ikhwan

Cover …………………………………………………………………………………………………………………………  1

Kata Pengantar………………………………………………..…………………………………………………… 2

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………….. 3

A.     Pendahuluan. 4

B.      Ulasan Definitif Pengembangan Masyarakat (PM) 4

C.      Konsep Awal Pengembangan Masyarakat 5

D.     Pengembangan Masyarakat (PM) Pedesaan. 7

E.      Beberapa Contoh Best Practice Dalam Pemberdayaan Masyarakat 9

E. Penutup :

F.      Referensi :

A.    Pendahuluan

Pengembangan Masyarakat (PM)3 memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. PM meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. PM masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. PM juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah PM dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Yang jelas, PM memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998).

B.    Ulasan Definitif Pengembangan Masyarakat (PM)

PM (Pengembangan Masyarakat) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep :

1.  Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

2.  Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. (Mayo, 1998:162):

Dengan demikian, PM dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993).

Menurut Twelvetrees (1991:1) PM adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

Pengembangan masyarakat memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini, para praktisi akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan sosial maupun dalam memelihara kemapanan dan mengupayakan perubahan.

C.    Konsep Awal Pengembangan Masyarakat

Konsep Pengembangan Masyarakat sendiri ternyata telah lama dikenal oleh masyarakat, meskipun konsep awalnya bukan Pengembangan Masyarakat, tetapi substansi darinya sangat cocok dengan penerapan Pengembangan Masyarakat yang ada sekarang.

Dulu pada awalnya teori PM ini bermula dari sejarah panjang yang menceritakan keridupan seorang tokoh sosiologi  Robert Own, ialahir di Newton, Powys, Montgomeryshire, Wales, 14 Mei 1771 – meninggal 17 November 1858 pada umur 87 tahun) adalah pemikir utama sosialisme utopis, dia adalah seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan hidup karyawannya. Dia dianggap sebagai “Bapak” gerakan koperasi.

Dia mendirikan suatu pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia dan memperkenalkan waktu kerja lebih pendek, membangun sekolah untuk anak-anak dan merenovasi rumah-rumah tempat tinggal pegawainya.

Ia juga menyediakan suatu komunitas Owenite yg disebut New Harmony (Keselarasan Baru) di Indiana, AS.

Kontribusi utama Owen ke pikiran kaum sosialis adalah pandangan yang dimana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia itu mempunyai kemauan bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yg mereka inginkan.

Pengembangan Masyarakat telah menjadi satu hal yang terkadang secara eksplisist maupun implisist terlihat dalam setiap tujuan dari komunitas masyarakat, pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, dan bertujuan mencapai suatu usaha kolektif menjadi sejarah awal munculnya gagasan comdev sendiri. Pada abad 18-an, ketika muncul usaha yang paling awal dari seorang sosialis, yaitu Robert owen (1771-1851) mencoba untuk berfikir tentang perencanaan satu komunitas, dan membentuknya menjadi komunitas yang sempurna, selanjutnya pemikiran tersebut terus diadopsi oleh tokoh lain seperti Lanark, Oneida, Mohandas K. gandhi, Swaraj, Vinoba Bhave, Jawaharlal Nehru, dan tokoh-tokoh lainnya. Pada tahun 90-an, dikarenakan mulai munculnya banyak kritik dari banyak program yang ada dibawah pemerintahan Robert Putnam dalam penjelajahan ulang kapitalis sosial, Pengembangan Masyarakat International kemudian menjadi lebih memfokuskan pada masalah dan formasi kapitalis sosial, dan akhirnya berkembang seperti sekarang.

D.             Pengembangan Masyarakat (PM) Pedesaan

Dalam perspektif sejarah, perkembangan PM pada tataran global dapat dibagi ke dalam setidaknya empat dasawarsa, yaitu dasawarsa 1960, 1970, 1980, dan 1990. Secara skematis, dinamika perkembangan wacana PM dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari aspek keterlibatan masyarakat, praktek PM dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: Development for community Development with community. Development of community. Pada masyarakat tertentu mungkin pendekatan development for community lebih sesuai sementara pada masyarakat yang lain development with community justru yang dibutuhkan. Faktor utama yang menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh kelembagaan masyarakat telah berkembang.

Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak sekali diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, program ini kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni yakni kemandirian masyarakat. Kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu, antara lain bahwa pemberdayaan sering dipersepsikan dan diterjemahkan secara sempit sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan atau kredit) yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khususnya kelompok miskin. Padahal, masyarakat yang tidak berada dibawah garis kemiskinan pun membutuhkan upaya pemberdayaan pula. Menurut Lipton (1977), program pengentasan kemiskinan sering bias dan salah sasaran. Robert Chamber (1983) yang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan bagaimana memenuhi kebutuhan fisik masyarakat secara berkesinambungan, namun lebih pada usaha untuk memberikan “energi” yang lebih besar kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan (empowerment).

Pada saat ini PM telah mengalami proses pengkayaan sehingga menjadi sebuah pendekatan yang multi aspek dan secara umum terdiri dari beberapa aspek kunci sebagai berikut: Adalah sebuah proses “akar rumput”. Menjadi lebih swadaya (self-reliance). Berkembang menjadi komunitas pembelajar (learning communities). Berkurangnya kerentanan dan kemiskinan Terciptanya peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan Menguatnya modal social Tercapainya keseimbangan tujuan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Dalam dimensi dan tingkatan pemberdayaan, merujuk pada kajian UNDP (UNDP, 1998, Capacity Assesment and Development in A System and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No. 3) paling tidak ada 3 (tiga) level yang harus dicapai oleh program pemberdayaan yakni:

1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan;

2) pemberdayaan pada level kelompok / organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta

3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis. Sering terjadi PM justru mengubah keseimbangan elemen-elemen dalam masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi maka dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat. PM sebaiknya dilaksanakan dengan mempertahankan perspektif keseimbangan yang ada di masyarakat local.

PM agar dapat dilaksanakan secara efektif perlu didasarkan pada beberapa pemahaman dasar yaitu, upaya jangka panjang. PM merupakan sebuah proses terus menerus (on-going process) yang menuntut lebih kepada pengembangan kelembagaan dan bukan serangkaian aktivitas dalam kerangka proyek Terbuka dan setara. PM adalah proses yang terbuka terhadap berbagai masukan dan pengaruh sesuai kondisi lokal. Untuk itu sikap yang melihat berbagai stakeholder PM secara setara menjadi keharusan. Sikap ini merupakan prasyarat untuk mengem-bangkan partisipasi. Milik masyarakat. PM merupakan aktivitas yang dimiliki oleh masyarakat. Karenanya desain, proses, dan pengembangannya dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat lokal Berdasar pada pengalaman kasus-kasus yang terbaik (best practices). PM merupakan bagian dari proses sejarah masyarakat lokal. PM terutama dengan perspektif Appreciative Inquiry melihat bahwa di masyarakat banyak hal-hal positif yang dapat menjadi batu pijakan melaksanakan berbagai aktivitas lainnya Dengan demikian PM yang dikembangkan sebagai respon sesaat pada isu atau kecenderungan tertentu, membuat masyarakat tidak dapat berpartisipasi, dan dilaksanakan terisolasi dari sektor-sektor lain pada dasarnya bukanlah PM.

E.               Beberapa Contoh Best Practice Dalam Pemberdayaan Masyarakat  

1.      Di sebuah RT di perumahan Wijayakusumah, Cigadung, Bandung terdapat sepetak tanah yang diperuntukkan sebagai TPS sampah. Disamping menimbulkan bau busuk dan merusak pemandangan, kondisi ini juga mengandung potensi menimbulkan gangguan kesehatan. Namun atas kesepakatan warga, penggunaan lahan tadi dirubah. TPS dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga, dan lokasi bekas TPS tadi didirikan kios-kios kecil yang disewakan kepada pedagang dengan pembayaran uang sewa tertentu. Dampaknya cukup luar biasa: lingkungan menjadi bersih, dan RT memiliki sumber kas baru untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dalam kasus seperti ini, RT atau RW tidak hanya berfungsi sebagai agen sosial yang mengurusi masalah-masalah kependudukan atau masalah lain seperti konflik antar anggota, aktivitas olahraga atau keagamaan, dan lain-lain. Lebih dari itu, RT / RW memiliki potensi yang besar untuk menjadi kelompok entrepreneur baru.

2.      Sebuah perusahaan eksplorasi minyak di Sumatera Selatan misalnya, menawarkan program pelatihan pembibitan karet. Beberapa anggota masyarakat dipilih, mereka dilatih, diajarkan cara membuat bibit karet, diberikan bantuan modal awal dan terus dibimbing sampai dianggap berhasil. Untuk hal ini, perusahaan rela mengeluarkan biaya untuk pelatihan, penginapan, uang saku, dan modal berkebun. Jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, tergantung banyak tidaknya peserta. Kegiatan ini tidak berhenti disitu saja, tapi berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

E. Penutup :

Pengembanagan Masyarakat PM dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993).

Adapun tokoh sosiologi yang berhasil memunculkan teori ini adalah  Robert Own, ialahir di Newton, Powys, Montgomeryshire, Wales, 14 Mei 1771 – meninggal 17 November 1858 pada umur 87 tahun) yang juga merupakan  pemikir utama sosialisme utopis.

Kemudian teori ini menjadi semakin mengglobal hingga saat ini, dimana eksistensinya masih dapat kita jumpai dalam bentuk lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada.

  1. F.     Referensi :

http://sustainabledevelopmentinstitute.blogspot.com/2010/08/public-consultation-konsultasi-public.html

file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Syafaat/My%20Documents/Riset%20proses/pm%20twevetlees.htm

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_18.htm

Categories: Uncategorized | Tags: , | Tinggalkan komentar

Kegiatan Sholat Dluha di SMPP Ciwaringin-Cirebon

Salah satu kelebihan yang ada di Sekolah Menengah Pertama Pesantren (SMPP) Ciwaringin – Cirebon, adalah diadakannya kegiatan sholat dluha berjamaah sebelum kegiatan KBM berlangsung. sistem ini di tangani oleh Tim Kepesantrenan yang secara khusus dihadirkan oleh pihak Yayasan. kegiatan  tersebut bertujuan agar siswa didik terbiasa dengan aktivitas islami. Penanaman mental spiritual juga menjadi sorotan prioritas bagi peserta didik di SMPP pesantren ini. Meski beberapa  kendala selalu saja di alami oleh beberapa tim yang ada. Diantaranya adalah masalah ketertiban dan keseriusan siswa yang masih perlu bimbingan mendalam. Agar selanjutnya kegiatan sholat dluha ini dapat berjalan dengan tertib, sehingga tumbuh kesadaran yang mantap dalam melaksanakannya.

Meski sarana untuk melaksanakan sholat dluha ini belum begitu memadai, namun hal tersebut tidak menjadi halangan yang berarti. Sederhana namun mengena itulah yang menjadi harapan bagi Tim Kepesantrenan SMPP Ciwaringin.

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.